Arsip Penulis: Novi Fitriyanti

Tentang Novi Fitriyanti

Accounting & Tax, APB Indonesia

Faktor-Faktor Hubungan Istimewa Perpajakan

Dipublikasi pada 8 November 2012 oleh Novi Fitriyanti

Sumber gambar: Tax Concentration

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena (1) ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan serta (2) adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Berikut penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hubungan istimewa tersebut.

Lanjutkan membaca →

Dipublikasi di Akuntansi & perpajakan | Tag hubungan istimewa, perpajakan | Tinggalkan Komentar

Pedagang Eceran sebagai PKP

Dipublikasi pada 7 November 2012 oleh Novi Fitriyanti

Sumber gambar: Info Rumah

Yang dimaksud dengan pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah.
Menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) yang diserahkan dari tempat penjualan secara eceran tersebut.
Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang. Pada umumnya transaksi bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut, kemudian langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak (BKP) yang dibelinya.

Lanjutkan membaca →

Dipublikasi di Akuntansi & perpajakan | Tag pedagang, perpajakan, PKP | Tinggalkan Komentar

Batasan Pengusaha Kecil sebagai PKP

Dipublikasi pada 1 November 2012 oleh Novi Fitriyanti

Sumber gambar: Abutholib's Blog

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 2004 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Menurut UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur batas peredaran usaha, untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan bruto dinaikkan menjadi Rp 4.800.000.000.

Lanjutkan membaca →

Dipublikasi di Akuntansi & perpajakan | Tag perpajakan, PKP, UKM | Tinggalkan Komentar

Mekanisme Pemungutan PPN

Dipublikasi pada 1 November 2012 oleh Novi Fitriyanti

Sumber gambar: Ayo Pelajari

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (cascading effect) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama dan tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

PPN dikenakan terhadap nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Selanjutnya, berapakah besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah? Ada tiga metode yang biasa dipakai untuk menghitung PPN, yaitu addition, substraction, dan credit.

Lanjutkan membaca →

Dipublikasi di Akuntansi & perpajakan | Tag perpajakan, PPN | Tinggalkan Komentar

Peraturan PPN & PPNBM untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dipublikasi pada 24 Oktober 2012 oleh Novi Fitriyanti

Sumber gambar: Golden State of Mind

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal: Lanjutkan membaca →